Jakarta(Sinhat)--Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, setiap tahun
animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji makin meningkat, sehingga
daftar tunggu pun makin meningkat. Akibat itu, membuat sebagian calon
haji di tanah air menjadi tidak sabar."Pihak tertentu memfaatkan orang yang tidak sabar, sehingga muncul penipuan," kata Menag Suryadharma Ali saat memberi sambutan pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Agama dengan Kepolisian RI di kantor Kemenag Jalan MH Thamrin Jakarta, Selasa (19/3).
Penandatangan nota kesepahaman dilakukan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu dan Kepala Pendidikan Polri Komjen Pol Budi Gunawan disaksikan Menteri Agama Suryadharma Ali dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo yang diwakili Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Pol Fajar Prihantoro. Hadir Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Irjen Kemenag M Jasin.
Menteri Agama mengatakan, haji pada saat ini tidak hanya dilihat dari sisi ibadah, tapi merupakan bisnis yang menjanjikan. Padahal perjalanan haji berbeda dengan wisata, namun diatur oleh Undang Undang nomor 13 tahun 2008 yang menyebutkan penyelenggara haji diatur oleh Menteri Agama.
"Kalau wisata meski ada Kementerian Pariwisata tapi yang menyelenggarakan travel masing-masing. Namun untuk haji dan umrah, seluruh penyelenggara harus mempunyai ijin dari Kementerian Agama" ujar Menag
Ia juga meminta agar dilakukan penertiban penyelenggaraan ibadah umrah. Karena berbagai pihak memanfaatkan visa umrah untuk bekerja, namun setelah umrah melarikan diri, sehingga kasus over stay muncul dari jamaah umrah yang tidak mau kembali ke tanah air. “Kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan baik di tanah air dan di Arab Saudi khususnya kepastian keamanan," imbuh Menag.
Di tempat yang sama Kapolri mengatakan, tingginya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sering dihadapkan kendala dan permasalahan hukum baik di tanah air maupun di arab saudi yang merugikan jamaah yg membuat suasana haji tidak nyaman.
"Polri dan Kemenag harus komitmen sehingg masyarakat tidak dirugikan. Perlu dilakukan pencegahan guna menimbulkan efek jera,"kata Kapolri dalam sambutan tertulis yang dibacakan Irwasum Polri.
Sebelumnya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu mengatakan, kerjasama Kemenag dengan Polri sebagai perlindungan jamaah haji dan umrah dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Saat ini penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang resmi berjumlah 402 penyelenggara. Dari jumlah itu, penyelenggara umrah dan haji khusus 254 penyelenggara, sedangkan penyelenggara umrah saja 148 penyelenggara. "Terdapat 11 PIHK yang melakukan pelanggaran dan dikenakan sangsi peringatan serta 3 penyelenggara yang tidak memiliki izin dan gagal memberangkatkan jamaah," ungkap Anggito.
Menurut Kasubdit Pembinaan Haji Khusus Khoirizi, pihaknya akan menertibkan penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang nakal. "MoU ini merupakan salah satu langkah upaya penertiban tersebut.(ks)
